HB IX-PA VIII, NKRI, dan DIY

Oleh : Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo

WALAU bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, Yogyakarta tidak akan keluar atau memisahkan diri dari NKRI. Kalimat bernada hiperbolik ini kiranya menegaskan komitmen segenap kawula Yogyakarta pada bangsa dan negara Indonesia. Demikian pula sebaliknya, ucapan “keluar dari NKRI” yang sempat terlontar di tengah hiruk-pikuk persoalan DIY yang tak kunjung kelar ini kiranya dimaklumi sebagai sebuah rangkaian kata-kata hiperbolik. Artinya, jangan dimasukkan dalam hati, gitu loh. Pernyataan itu bukan sebuah manuver politik, bukan pula sebuah gejala tindakan makar, namun lebih merupakan ungkapan kesal karena UUK yang dinanti-nanti tak kunjung nongol juga!
Soal DIY dan komitmen Yogya pada NKRI adalah harga mati. Ibarat sebuah pernikahan, janji setia yang diucapkan kedua mempelai pada awal pernikahan adalah fondasi beton batu. Atas dasar itulah bangunan rumah tangga didirikan. Reformasi demi reformasi yang terus-menerus harus dilakukan bukan berarti menggoyang kembali komitmen-komitmen awal yang sudah disepakati. Pembaruan apa pun yang akan dilakukan di Yogya tidak boleh menggoyahkan komitmen kita kepada NKRI dan semestinya tidak perlu mengaburkan kembali finalitas keistimewaan Yogya.
Barangkali karena begitu tertekan sekian lama, bangsa ini menjadi maniak akan perubahan. Pokoknya ingin semuanya serba baru. Semua yang lama dianggap merupakan peninggalan yang buruk sehingga harus dibuang. Sama seperti pada zaman ORBA, semua yang berbau ORLA dianggap jelek. Kini, semua yang dianggap sebagai produk ORBA harus dibuang jauh-jauh. Reformasi dimaknai sebagai pembaruan habis-habisan, bahkan kalau perlu Pancasila didongkel dan diganti dengan ideologi yang baru. Cara berpikir demikian adalah sebuah kebodohan.
Finalitas sikap Yogya terhadap NKRI dan finalitas DIY adalah bagian dari komitmen awal para founding fathers. NKRI dan DIY bukan produk ORLA, ORBA, atau rezim tertentu. Mengenai NKRI dan DIY, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mempunyai sikap yang tegas dan konsisten sejak awal.

”Negara Mung Kari Sakmegaring Payung”


Dalam ramalannya, Jayabaya pernah menyampaikan kata-kata “negara mung kari sakmegaring payung”. Artinya, wilayah negara tinggal seluas payung yang terkembang, sempit sekali. Barangkali ungkapan itu menunjuk pada situasi negara Indonesia pada masa perang kemerdekaan dulu, dan itu berbicara tentang DIY dan NKRI. Waktu itu, Yogyakarta menjadi ibukota RI sejak tanggal 4 Januari 1946 karena suasana di Jakarta sudah sangat genting. Yogya menjadi “benteng pertahanan terakhir” NKRI.
Pada masa-masa gawat itu, boleh dikata RI tinggal seluas Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat. Pada Agresi Militer Belanda II (sejak 19 Desember 1948), Presiden dan Wakil Presiden RI ditangkap oleh Belanda. Dengan demikian, terjadi kevakuman kekuasaan. Di mata dunia, Belanda berusaha mengkampanyekan bahwa dirinya telah melumpuhkan RI. Kenyataannya, kekuatan Belanda di Indonesia masih tertahan oleh sebuah “benteng pertahanan terakhir” yang menunjukkan bahwa RI masih eksis, yaitu Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat. Karena itu, Jenderal Spoor sudah bersiap-siap untuk mendobrak pintu gerbang Kraton Yogya dengan menggunakan tank.
Namun, usaha Belanda untuk mengambil alih kekuasaan RI yang tinggal seluas payung terkembang itu gagal total. Semua utusan Belanda (Residen EM Stok, Dr Berkhuis, Kolonel Van Langen, Prof Husein Djajadiningrat, dll) ditolak mentah-mentah oleh HB IX. Tawaran untuk diangkat menjadi wali nagari atas pulau Jawa dalam rangka negara federal yang akan dibentuk Belanda pun ditolak oleh HB IX. Bahkan, Van Langen sempat dibuat malu ketika menghadap HB IX di Kraton. Dulu, setelah menandatangani politiek contract dengan Belanda pada tahun 1940, Ratu Belanda Wilhelmina menganugerahi gelar Jenderal tituler kepada HB IX. Ketika pada tahun 1949 berusaha menemui HB IX dalam rangka membujuk supaya mau berkompromi, Kolonel van Langen terperangah karena menjumpai HB IX mengenakan kostum seorang Jenderal. Tentu saja ia harus memberi hormat dan tunduk.
Dari modal wilayah seluas payung terkembang itu akhirnya RI direbut kembali.
Di samping menjadi kamp pengungsian penduduk, Kraton Yogya juga menjadi markas gerilya. Di sinilah HB IX melontarkan gagasan brilian tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang di lapangan dikoordinir oleh Soeharto. Perjalanan Indonesia pun berlanjut dengan menjadi  Republik Indonesia Serikat (RIS). Presiden RIS (Soekarno) dilantik di Siti Hinggil Kraton Yogya pada tanggal 17 Desember 1949. Sementara itu, dalam rangka RIS, Yogya tetap menjadi “Negara RI” dengan Mr Asaat sebagai presidennya.
Bagi Yogya, membela NKRI adalah jihad. Ketika menghadapi tentara Belanda yang bersenjata lengkap, HB IX justru mengenakan pakaian Jawa tanpa keris. Ketika Kraton akan digeledah, HB IX berkata: “…tuan bersenjata dan saya tidak.
Tetapi, sebelum tuan lakukan, tuan harus membunuh saya dulu!” (Tahta untuk Rakyat, 1982, hal 83).


Finalitas DIY
Di sisi lain, HB IX dan PA VIII bersikap tegas mengenai eksistensi Yogya. Itulah sebabnya, jika tak ada petunjuk khusus berupa wangsit, HB IX (Henkie) akan terus mengulur-ulur waktu untuk tidak menandatangani politiek contract dengan Belanda (1940). Perjanjian  bilateral itu sendiri sebenarnya menunjukkan pengakuan Belanda atas eksistensi politik Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat.
Pada zaman penjajahan Jepang, HB IX dan PA VIII berusaha untuk membebaskan Yogyakarta dari intervensi kolonialisme. Caranya adalah dengan mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem (sumotyokan). Pertama, HB IX memerintahkan supaya Patih Dalem berkantor di Kraton. Kedua, segala urusan pemerintahan yang semula ditangani oleh sumotyokan didistribusi kepada tim yang disebut paniradya. Tim ini berada di bawah kontrol HB IX secara langsung.
Setelah RI merdeka, sikap tegas HB IX dan PA VIII tentang eksistensi DIY sangat jelas. Melalui Amanat 5 September 1945, dwi tunggal pemimpin Yogya ini mengatakan bahwa segala urusan pemerintahan di Yogya “berada di tangan kami berdua” dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itulah sebabnya pada waktu itu di Yogya tidak perlu ditempatkan seorang Komisaris Tinggi (atau sub komisariat) yang merupakan wakil Pemerintah Pusat (Amanat 30 Oktober 1945).
Menurut catatan mantan walikota Yogya Soedarisman Poerwokoesomo (1984), bagi HB IX dan PA VIII, DIY adalah keputusan final. Hal itu terlihat dari keengganan mereka berdua untuk menandatangani Maklumat No 18/1946. Konsep Maklumat itu sebenarnya sudah jadi pada tanggal 13 Mei 1946. Mengenai isinya, HB IX dan PA VIII tidak ada masalah. Yang mereka berdua permasalahkan adalah masalah tulisan “Daerah Yogyakarta”. Baru setelah diganti menjadi “Daerah Istimewa Yogyakarta” maka HB IX dan PA VIII berkenan membubuhkan tanda tangan pada tanggal 18 Mei 1946!  q – m. (3489-2008).

  • Haryadi Baskoro SSos MA MHum, pengamat, peneliti, penulis bidang kebudayaan.
  • Drs Sudomo Sunaryo, mantan Asekwilda I DIY.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: