Rekonsiliasi Perjanjian Giyanti

Bebuka

Bebuka

Oleh Soedarmono

Ada sebuah peristiwa sejarah lokal, di sebuah Desa Giyanti, berada di antara Kawasan Karangpandan dan Desa Matesih, di sana pernah diadakan perjanjian di antara dua kerajaan Mataram Jawa, Sunan dari Solo dan Sultan dari Yogyakarta. Perjanjian itu berisikan pembagian wilayah Mataram. Dalam bahasa sejarah disebut pembagian sigar-semongko bagi tanah-tanah Jawa yang pernah di bawah pangkuan kekuasaan raja-raja Mataram sebelumnya.
Sigar-semongko, adalah konsep membagi kekuasaan yang dilandasi bias subyektif kolonial, berdasarkan bahasa ”kesepakatan” bersama. Berangkat dari peristiwa itu, pada tanggal 13 Februari 1755, desa “giyanti” menjadi popular, hingga kemana-mana, karena nama desa itu berkali-kali selalu disebut dalam setiap lembaran sejarah mataram yang mencatat kisah pembagian kekuasaan antara Sala (Solo) dan Yogyakarta.

Perjanjian Giyanti, hingga kini tetap dianggap sebagai peristiwa sejarah lokal, yang mampu bersinggungan ke dalam referensi sejarah nasional, bilamana aspek peristiwanya memotret fenomena kerajaan Sala dan Yogyakarta.


Sejarah Kontemporer
Sejarah kontemporer yang mencatat pertumbuhan lahirnya dua kerajaan besar di Jawa, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, ditambah berikutnya dua kerajaan kecil Mangkunegaran dan Pakualaman di dua kota itu, menggagas eksistensi mereka.
Dari segi hukum ketatanegaraan Jawa yang disebut projo-kejawen, mereka juga dinyatakan sah secara hukum agraria Kolonial ke dalam 4 jumlah kerajaan zelfbesturende landschappen. Dijamin Jepang juga dinyatakan sah dalam pengakuan Kooti Jimu Kyoku Zokan.
Di alam kemerdekaan, keempat kerajaan yang merdeka secara otonom ini, dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Soedarsono, tinggal dua kerajaan yang berhak memangku jabatan sebagai daerah istimewa kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sementara Mangkunegaran dan Pakualaman, harus bergabung ke dalam tata administrasi “keistimewaan” untuk status bekas kerajaan itu. Perkembangan selanjutnya, di Solo muncul gerakan PAS (Panitia Anti Swapraja) hingga dihapusnya status “Daerah Istimewa Surakarta” tahun 1950, sementara Yogyakarta masih tetap menjaga ketenangan kerajaan yang tetap kondusif hingga sekarang.


Rekonsiliasi Giyanti
Sosok tampilan Kota Yogyakarta yang dirasakan tenang secara kondusif di bawah raja Sultan yang “diistimewakan” untuk menjabat status gubernur itu, akhir-akhir ini merasakan ada kegelisahan yang menyelimuti kepemimpinan beliau. Dirasakan sejak kemerdekaan, bangsa ini masih menyimpan dendam konflik yang tersembunyi dalam sekat-sekat sejarah. Misalnya, Perjanjian Giyanti masih saja menorehkan konflik perpecahan klan Sala-Yogya, sementara Perjanjian Salatiga (Kali Cacing), memperuncing gab-culture Kasunanan vs Mangkunegaran.
Bagaimanapun, sejarah masih membuktikan bahwa lahirnya konflik ideologi kemasyarakatan yang dilatarbelakangi oleh sekat-sekat sejarah Giyanti dan Salatiga, adalah merupakan bom waktu yang pernah ditorehkan oleh Kolonial Belanda dalam politik adu-domba.
Dalam kegamangan itu lahirlah sebuah tesis “rekonsiliasi Perjanjian Giyanti”. Tesis ini berkaitan dengan munculnya gagasan untuk “rujuk” kembali empat bekas kerajaan di Sala dan Yogyakarta. Menurut Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) selaku penggagas forum tersebut, Putut Prabantoro, sejak dulu tidak ada rekonsiliasi tentang sejarah di Indonesia sehingga muncul cerita berdasarkan versi masing-masing.
Dengan adanya rujuk tersebut diharapkan terbuka lebar terjadinya rekonsiliasi nasional. Sejarah menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka ternyata belum mendapatkan penyelesaian sehingga menjadi ganjalan.
Karena itu, menurut Putut Prabantoro, perlu menggagas ulang Perjanjian Giyanti sebagai produk kolonial yang berbau neerlandosentris itu.  Ide rekonsiliasi yang sudah bergulir selama sembilan kali ini, dilaksanakan di Salatiga, tanggal 21 Mei 2008, dengan mengambil tema “Tata Baru untuk Rakyat”, secara bersama mengharap hadirnya pembicara dari Keraton Kasunanan, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman.
Gayung pun bersambut, ide yang bersifat anti-tesis ini, ditindak-lanjuti komunitas wartawan lintas media, untuk mendiskusikan bahwa kehadiran komunitas Jawa yang tersekat ke dalam konflik ideologi sesgregasi sosial, disebabkan karena lahirnya Perjanjian Giyanti dan Salatiga. Ini adalah dendam sejarah bagi komunitas-komunitas Jawa yang menerima genealogi konflik warisan Kolonial.
Dalam wawancara singkat dengan Sri Sultan HB X tentang lahirnya gagasan rekonsiliasi Giyanti, beliau menjawab: “…sudah tidak bisa menemukan (anti-tesis), selain menggagas rekonsiliasi Giyanti”. Bagaimanapun juga perlu memperoleh perhatian, bahwa peristiwa sejarah pecahnya Perang Bubat yang akhirnya menjadi tonggak sejarah konflik ide Jawa-Sunda hingga kini cukup menghentakkan kita semua manakala kita ketahui bahwa lebih dari 50 buah lagu daerah Sunda yang diciptakan buat anak-anak generasi kekinian, hampir bernuansa anti-Jawa.
Maka harapan pun kini membuncah bahwa dengan adanya rekonsiliasi di seluruh nusantara diharapkan masyarakat atau kelompok tidak melihat sebagai etno-nasionalisme namun sebagai keluarga besar Indonesia. Sehingga kepentingan nasional lebih didahulukan daripada kepentingan kelompok atau golongan.  Selamat berkonsiliasi.

Penulis adalah Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNS

Source : http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15457&Itemid=1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: